JEMBER – Untuk mengatasi kemiskinan yang kian akut di negeri ini, dibutuhkan terobosan dengan memberantasnya dari jaringan struktur yang memiskinkan masyarakat alias dari hulunya. Sebab, struktur atau sistem yang berlaku itulah yag merugikan mayoritas rakyat, sehingga menjadi miskin.

Demikian disampaikan peneliti utama LIPI Prof Hermawan Sulistyo Ph.D di sela-sela diskusi publik bertajuk Memutus Lingkaran Setan Kemiskinan yang diselenggarakan Lembaga Pers Mahasiswa Ekonomi (LPME) Ecpose di kampus FE Unej, kemarin.

            Menurut Kikiek, panggilan akrab Hermawan, masyarakat sudah lama ”dininabobokan” oleh penguasa yang bermental korup. Dampaknya, masyarakat pun jadi malas dan senang mengharapkan bantaun.

        Dalam pembukaan, Dekan FE Unej Prof Dr Sarwedi mengaku salut dengan kinerja LPME ECPOSE selama ini. ”Saya sangat bangga dengan LPME ECPOSE yang mampu mengharumkan nama FE Unej. Selain jaringannya sangat luas, LPME ECPOSE mencatat banyak prestasi yang patut dibanggakan,” ujarnya. Dalam kesempatan itu, Sarwedi juga sempat menerima secara khusus redaktur Jawa Pos Nur Wahid di ruangannya. [Eri Irawan]Misalnya, beragam bantuan untuk masyarakat, mulai dari bantuan langsung tunai (BLT), subsidi untuk pupuk, dan sejumlah jenis bantuan lainnya. ”Saya tegaskan, bantu petani dengan mengubah aturan dan tata niaga yang merugikan petani. Kita atur struktur harga biar berpihak pada petani, bukan dengan subsidi pupuk. Ingat, subsidi hanya untuk jangka pendek dan untuk menenangkan petani, tapi tidak menyelesaikan persoalan. Justru dengan mengubah aturan dan memainkan struktur harga, kita bisa mengangkat petani. Karena, akar kemiskinan petani ada di sana (aturan-aturan yang merugikan, Red),” urainya.

Jadi, Kikiek menegaskan, akar masalah kemiskinan adalah di struktural, di sistem yang berlaku di negeri ini. Baru kemudian, dampaknya masyarakat kita jadi malas bekerja. ”Karena itu, yang harus dibenahi adalah sistem yang berlaku, bukan kita malah menyalahkan rakyat,” ujar Kikiek yang kini sedang running untuk bursa pemilihan gubernur Jatim lewat pintu PKB itu.

Kikiek mencontohkan, banyak undang-undang yang dibuat justru merugikan rakyat. ”Misalnya, aturan tentang pengelolaan sumberdaya alam. Jatim selama ini selalu diperlakukan tidak adil dalam hal pengelolaan sumberdaya alam. Jatim ini kaya, tapi selalu kita dizalimi. Karenanya, harus ada pemimpin yang berani berhadapan dengan Exxon Mobil, Petro China, BP, dan pemerintah pusat untuk memperjuangkan kepentingan Jatim,” ujarnya.

UU atau sistem yang merugikan rakyat itulah yang nantinya harus dirombak total. ”Undang-undang itu dibuat untuk melayani rakyat. Kalau malah merugikan rakyat, ya harus kita ubah,” urainya.

Selain itu, Kikiek menilai, permasalahan kemiskinan juga bersumber dari masalah pendidikan yang tidak pernah tuntas. Padahal, kata dia, jika persoalan pendidikan ditangani dengan baik, nalar kritis dan pandangan manusia tentang hidup bisa menjadi luas. ”Pemimpin kita ke depan harus berani mengegolkan 20 persen dana APBD untuk pendidikan. Itu wajib! Tidak bisa tidak,” ujarnya. (har)